Pemerintah Bertekad Tekan Kemiskinan Ekstrim di Merangin

MERANGIN - Wabup Merangin Nilwan Yahya melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan data kemiskinan ekstrim, Kamis (12/1).

Konsultasi dan koordinasi itu dilakukan wabup bersama Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Merangin H Abdaie, Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvis Suryadinata, Sekretaris Bappeda Merangin Zainal Abidin dan rombongan.

 ‘’Kita ingin mengetahui betul terkait TPKD dan RPKD serta data kemiskinan ekstrim Kabupaten Merangin. Untuk itu kita bersama-sama mengunjungi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta, ’’ujar Wabup, Jumat (13/1).

TNP2K jelas wabup, merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaan TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Terkait kemiskinan ektrim wabup menjelaskan, adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yang mana pada tahun 2021 garis kemiskinan ekstrem itu secara nasional ditetapkan sebesar Rp.358.232, 60/kapita/bulan.

Untuk itu wabup berharap bisa mengurangi dan menanggulangi kemiskinan ekstrim tersebut di Merangin meskipun di tengah Pandemi COVID-19 yang melanda. Pandemi bagi wabup, tidak menjadikan komitmen Pemkab Merangin dalam penanggulangan kemiskinan surut.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan eksrem itu tegas wabup, sangat bergantung pada sinergitas lintas sektor pemangku kepentingan. Peran serta dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa menjadi semakin penting.

“Semua harus bahu-membahu bersama Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Hanya dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja, Merangin Mantap 2023 bisa dicapai, ” jelas wabup.(IS/guh)