Mewakili Masyarakat, DPRD Batang Hari Cari Solusi Mengenai Harga TBS yang Anjlok

Batang Hari, Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan anjloknya harga sawit.

Dalam RDP ini DPRD Kabupaten Batanghari mengundang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kabupaten Batanghari, Pihak Koperasi yang mewakili para Petani Sawit. Rabu (18/05/2022).

Baca juga: Bagus Mahendra Minta Kejelasan Koordinasi STIA LAN Makassar-KemenpanRB Guna Pembiayaan Operasional Institusi

Rapat Dengar Pendapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua | MJaafar Ni, Wakil Ketua II Ilhamuddin, Pimpinan Komisi, Sekretaris Daerah M.Azan, anggota DPRD, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Wakil Ketua I MJaafar mengatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat ini merupakan bentuk bagian dari keprihatinan dan kepedulian kepada masyarakat khususnya para petani sawit.

Baca juga: Syamsurizal Dukung Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar

"Hari ini kita menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD Teknis, Pabrik Kelapa Sawit, dan pihak Koperasi perwakilan dari kecamatari'ujar Jaafar,

RDP Kali ini Kata Jaafar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya petani sawit soal anjloknya harga sawit dan bersama - sama mencari solusinya.

Baca juga: Luqman Hakim: Pemerintah Harus Senantiasa Menyediakan Pelayanan Publik yang Berkualitas

"Kita sudah mendengar saran dan miasukari dari para perwakilan koperasi dan OPD Teknis, dan PKS yang hadir, kita semua sepakat bahwa meminta pemerintah pusat dalam hal ini presiden untuk mencabut larangan ekspor CPO tersebut, ”tegas Jaafar.

Sementara Itu Wakil Ketua II Ihamuddin juga memaparkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk menderong kepada Pemerintah Pusat untuk mencabut larangan ekspor CPO ini.

Baca juga: Dony Maryadi Oekon: Perlu Adanya Regulasi Penambangan Timah di Pangkal Pinang

"Disini kita meminta para perusahaan juga mensuport dan mendukung untuk mencabut larangan ekspor CPO ini, dan ini harus kita sampaikanlah kepada pemerintah pusat, " ucapnya.

(Red)

Baca juga: Edi Purwanto: Dewan Provinsi Jambi Kejar Target Pengesahan APBD 2022