
MERANGIN - - “Mari bersama-sama mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa, supaya tepat sasaran. Jika ditemukan ada pelanggaran akan ditindak oleh penegak hukum!”
Bupati Merangin H Al Haris menegaskan hal itu saat membuka Workshop monitoring, evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa di Aula Bappeda Merangin, Selasa (15/12).
Haris berpesan, kepada para kades (kepala desa) yang ikut, memanfaatkan workshop ini sebaik mungkin, sehingga bisa menjadi pemimpin desa yang sesuai keinginan rakyat. Yakni kades yang sungguh-sungguh, ikhlas dan bekerja keras untuk memajukan pebangunan desa.
Melalui workshop, papar Haris, para kades dan para camat bisa mendapatkan azaz efisiensi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penggunanaan dana desa.
Diakui Haris, dana desa setiap tahun terus mengalami peningkatan. Sebab itu, ke depan perlu ada kesatuan pola yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) yang diawasi BPKP, agar ada keselarasan pelaksaannya, sehingga akan semakin baik.
Dia menyebutkan, pada tahun anggaran 2020, dana desa banyak dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), seiring dengan pandemic Covid-19. Mudah-mudahan pada 2021 dengan datangnya vaksin Corona, akan mengurangi beban BLT dan dana desa maksimal digunakan untuk berbagai program pembangunan desa.
“Mudah-mudahan desa maju dan desa mandiri di Merangin akan semakin bertambah. Penggunaan dana desa bisa menguatkan dan meningkatkan sumber daya manusia desa dan infrastruktur desa, ” kata Haris.
Turut hadir pada acara workshop antara lain anggota DPR RI Elviana, Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP RI Edi Mulya dan Kepala BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi. Dalam rangkaian workshop juga dilakukan penyerahan daftar alokasi dana tranafer ke daerah dan dana desa 2021.(IS/guh)